Semester Awal 2019, DPMPTSP Kota Malang Tak Banyak Terima Aduan

Loket pelayanan mengurus izin di DPMPTSP Kota Malang (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)
Loket pelayanan mengurus izin di DPMPTSP Kota Malang (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)

SIDOARJOTIMES, MALANG – Semester awal 2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang hanya menerima sedikit aduan. Tercatat, hanya dua aduan yang disampaikan dan kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ditetapkan.

Kabid Data dan Sitem Informasi DPMPTSP Kota Malang Alwiyah menyampaikan, sedikitnya aduan yang diberikan itu menunjukkan bahwa layanan yang dilakukan dinas yang dulu dikenal sebagai Dinas Perizinan itu sudah semakin baik. Sebab, proses pemberian izin sendiri sebelumnya juga melalui mekanisme yang tak mudah. "Dan setiap ada aduan, kami secepatnya lakukan penindakan," katanya kepada MalangTIMES.

Perempuan berhijab itu menyampaikan, dua aduan yang disampaikan itu semuanya berkaitan dengan izin usaha toko modern. Namun. semuanya sudah dalam tahap pemanggilan untuk segera diselesaikan. Dia pun menargetkan permasalahan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha itu dapat diselesaikan pertengahan tahun ini.

Menurut Alwiyah, salah satu aduan yang masuk dikarenakan adanya pengusaha yang belum paham dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Sebelum mendapat komitmen yang salah satunya seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang juga membutuhkan persetujuan warga, pengusaha langsung mendirikan bangunan begitu saja.

"Jadi, ada yang salah paham. Begitu dapat nomor induk berusaha (NIB) di OSS, pengusaha langsung dirikan dan jalankan usaha. Padahal mereka harus lakukan komitmen juga. Ini yang kemarin sempat jadi permasalahan di salah satu aduan," ungkapnya.

Dia pun mengajak agar pengusaha yang sudah memiliki NIB untuk terlebih dulu menyelesaikan komitmen sebelum membangun dan memulai usahanya sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Karena sesuai aturan, NIB harus dilengkapi dengan komitmen untuk ditetapkan sebagai usaha yang sah. "Jadi, baru dapat NIB. jangan langsung bangun. Lengkapi dulu komitmen," tandas dia.

Tak hanya itu. Dia juga menyampaikan bahwa berbagai layanan di DPMPTSP Kota Malang akan terus ditingkatkan. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang membuat aduan dan mengeluh terhadap layanan yang dibuat. Sehingga setiap layanan dapat berjalan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sidoarjotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sidoarjotimes.com | marketing[at]sidoarjotimes.com
Top