Saatnya Tokoh Daerah di Malang Muncul Jadi Calon Pimpinan KPK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr Ali Safa
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr Ali Safa'at SH MH saat memberikan materi. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

SIDOARJOTIMES, MALANG – Tahun 2019 adalah akhir kepemimpinan lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini masih menjabat. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan seleksi pemilihan calon pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, yakni 2019-2023.

Dalam hal ini, perlu dilakukan strategi yang dapat menjaring dan membangkitkan minat bagi tokoh di level nasional dan daerah untuk mengajukan diri maupun didorong maju menjadi calon pimpinan KPK.

Lantas, seperti apa calon yang dibutuhkan? Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dr Ali Safa'at SH MH menyebut ada dua kriteria. Pertama, calon yang bisa memenuhi maksud pendirian KPK.

"Tidak hanya harus bisa melakukan pemberantasan korupsi. Di dalamnya ada pencegahan dan penindakan. Tetapi juga bisa menularkan itu kepada lembaga lain, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penindakan. Apa pun caranya," ujarnya dalam diskusi publik "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan Berintegritas dari Daerah melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK" di gedung FH UB, Rabu (19/6).

Kedua, calon yang bisa mengelola problem-problem yang dihadapi oleh KPK saat ini. Tentu si calon harus bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh KPK. "Baik problem internal maupun problem eksternal, baik problem sumber daya maupun problem kelembagaan," ucapnya.

Nah, kriteria itu sebenarnya bisa ditemukan di daerah. Ali Safa'at menyatakan, sangat mungkin tokoh-tokoh di daerah -termasuk Malang- layak menjadi pimpinan KPK. Sebab, dari sisi background, orang daerah dikatakannya lebih sederhana.

"Biasanya yang lebih sederhana itu kemudian tidak banyak tersangkut sesuatu yang bisa menyandera dia pada saat dia menjadi komisioner KPK," kata dia.

Jadi, tidak ada kekhawatiran untuk tersandera. Sebab, tidak ada sesuatu dari luar yang bisa menyanderanya.

Namun, perlu diketahui, calon ini harus memiliki kemampuan. Calon harus punya kapasitas teknis tertentu. "Ini sangat penting untuk kewibawaan pimpinan, untuk marwah dari komisioner," imbuhnya.

Selain itu, calon pimpinan KPK harus punya kapasitas manajerial. "Orang daerah itu biasanya kesehariannya bergaul dengan itu. Dia tahu secara teknis day to day bagaimana itu terjadi. Tidak hanya tahu secara teoritis. Menurut saya, orang daerah punya kapasitas untuk itu dan itu bersifat generik yang polanya sebetulnya sama saja dan itu bisa diterapkan di mana saja," terang Ali.

Nah, karena kelebihan-kelebihan itu, sebaiknya tokoh-tokoh daerah untuk mewakahkan dirinya untuk kepentingan negara dengan mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. "Kami mendorong orang-orang daerah untuk muncul," pungkasnya.

Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sidoarjotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sidoarjotimes.com | marketing[at]sidoarjotimes.com
Top