Biaya Pendidikan Rawan Picu Inflasi Juni 2019, Sekolah Swasta Perlu Perhatian Pemerintah

foto: merdeka.com
foto: merdeka.com

SIDOARJOTIMES, MALANG – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang mewaspadai inflasi pada Juni 2019 ini terpicu oleh biaya pendidikan. Pasalnya, bulan ini merupakan masa-masa pendaftaran dan tahun baru ajaran. Perhatian pemerintah daerah (pemda) terhadap sekolah-sekolah swasta diharapkan dapat ditingkatkan untuk menekan laju inflasi.

Kebijakan sekolah gratis yang diberlakukan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk tingkat SMA/SMK Negeri dan Wali Kota Malang Sutiaji untuk tingkat SD-SMP Negeri, dinilai akan mengurangi dampak kenaikan biaya pendidikan bagi masyarakat. Meski demikian, kenaikan di sekolah swasta serta elemen pendukung lainnya disebut masih akan berpengaruh.

Wakil Ketua TPID Kota Malang Azka Subhan Aminurridho mengungkapkan, pihaknya mewaspadai kenaikan biaya sekolah mulai dari dana sumbangan ke sekolah hingga biaya sewa rumah atau kos. "Mungkin inflasi akan sedikit naik terpicu biaya pendidikan, tapi tidak akan naik sebesar Nataru (Natal dan Tahun Baru)," ucapnya.

Azka menyebut, pihak TPID tidak dapat melakukan intervensi untuk menekan kenaikan di sektor pendidikan. "Untuk intervensi penyebab inflasi, ada yang bisa dilakukan langsung misalnya soal harga pangan, beras, cabai, dan lain-lain. Tapi biaya pendidikan kan itu bergantung kebijakan sekolah. Kami cuma mengimbau dinas (pendidikan) jangan banyak-banyak lah naiknya. Syukur-syukur jangan naik," tutur pria yang juga menjabat Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Malang itu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Sunaryo menambahkan, jika biaya sekolah seperti SPP ditanggung oleh negara, pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap inflasi. "Penghitungan biaya pendidikan ini itemnya banyak, diambil rata-rata untuk sekolah negeri dan swasta. Biaya itu meliputi SPP, sumbangan uang gedung, OSIS, dan lain-lain. Kalau negara memberikan subsidi, maka akan menstabilkan inflasi," tuturnya.

"Tapi kuncinya di swasta. Keberpihakan pemda dalam membantu swasta ada atau tidak. Kalau bisa, tetap ada porsi anggaran yang disalurkan ke sekolah swasta, selain bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga beban ekonomi masyarakat untuk sektor pendidikan ini tidak terlalu tinggi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,35 persen pada Mei 2019. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode April 2019 yang mencapai 0,44 persen. Untuk inflasi tahun kalender sebesar 1,27 persen sedangkan angka inflasi year on year (yoy) sebesar 2,81 persen. Sementara, kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami pengaruh -0,01 persen. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sidoarjotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sidoarjotimes.com | marketing[at]sidoarjotimes.com
Top