Kenali Objek PBB-P2, Mana yang Kena aduan Bebas Pajak?

Ilustrasi objek PBB-P2 (hukumonline.com)
Ilustrasi objek PBB-P2 (hukumonline.com)

SIDOARJOTIMES, MALANG – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBB-P2). 

Walau terbilang regulasi lama, tidak semua masyarakat mengetahui detail terkait hal teknis di dalamnya.

Salah satunya adalah mengenai objek PBB-P2 yang bisa dikenakan pajak dan bebas tanpa dipungut pajak. 

Terlihat sepele, tapi informasi tersebut menjadi penting dalam upaya menumbuhkan pemahaman terkait sektor pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya bagi para subjek PBB-P2 yang dimungkinkan pula membutuhkan berbagai informasi terkait.

"Tentunya menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal ini. Kami pikir menjadi bagus untuk disebarluaskan untuk pengetahuan juga," kata Purnadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Rabu (26/06/2019).

Purnadi melanjutkan, sebagai salah satu sektor pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui objek pajak yang wajib dibayarnya, khususnya terkait PBB-P2.

"Terutama mana objek pajak PBB-P2 yang kena pajak dan yang tidak dikenakan pajak. Selain tentunya bagaimana besaran nominal dari pajak itu sendiri," ujar mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ini.

Dari berbagai regulasi terkait, objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pengertian bangunan dalam konteks PBB-P2, menurut Purnadi, selain rumah, gedung dan bangunan lainnya termasuk juga jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan implasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 

Selain itu jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga,  galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

"Klasifikasi objek bangunan seperti itu. Sedangkan untuk objek bumi bisa berupa tanah, sawah, ladang, kebun, pekarangan dan lainnya. Semua objek itu kena pajak," urai Purnadi.

Sedangkan untuk objek yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Hutan lindung dan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, juga tidak dikenakan pajak.

"Objek lainnya adalah bumi dan bangunan yang  digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik serta yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan," terang Purnadi.

Terkait dasar pengenaan PBB-P2 berupa NJOP, Purnadi juga menerangkan, bahwa pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Yakni, sesuai regulasi besaran NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

"Sedangkan tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Untuk besaran NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya," pungkas Purnadi.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sidoarjotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sidoarjotimes.com | marketing[at]sidoarjotimes.com
Top