Ilustrasi mutasi (Ist)

Ilustrasi mutasi (Ist)



Sebanyak 248 pejabat di lingkungan Pemkab Malang yang terkena mutasi masih harus menunggu untuk bertugas di posisi barunya. 
Pasalnya, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) 248 pejabat Kabupaten Malang itu akhirnya ditunda masa berlakunya oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Penundaan dilakukan karena selain semakin derasnya berbagai pihak mengomentari kebijakan mutasi yang disebut ilegal itu, juga ada alasan hajat demokrasi di tingkat desa berupa pilkades serentak akhir Juni 2019 mendatang.

Tridiyah Maestuti, kepala Inspektorat Kabupaten Malang yang juga merupakan anggota Baperjakat, membenarkan penundaan SPMT 248 pejabat yang terkena mutasi pada  31 Mei 2019 lalu. "Kami sudah terbitkan penundaan itu. Pertimbangannya karena ada pilkades di akhir bulan ini. Jadi, bukan persoalan lainnya," kata dia menyikapi persoalan belum adanya serah terima jabatan (sertijab) sejak ratusan pejabat dilantik Plt Bupati Malang Sanusi.

Tridiyah juga menyampaikan, proses sertijab dan SPMT nantinya akan diberikan setelah pilkades serentak selesai. Sehingga tidak mengganggu proses  berjalannya organisasi perangkat daerah (OPD) beserta kepemimpinan camat yang masuk dalam rotasi jabatan 31 Mei lalu.

"Jadi, itu pertimbangannya SPMT ditunda dulu. Selain juga kami menunggu adanya rekomendasi KASN untuk merotasi ASN ekselon II karena ada 13 dari 248 yang dirotasi kemarin," ujar Tridiyah.

Dalam kesempatan berbeda, pernyataan Tridiyah itu pun dibenarkan Sanusi. Dia menegaskan bahwa SPMT sudah diterbitkan dan diberikan kepada para pejabat yang dimutasi serta tidak ada persoalan lainnya seperti yang ramai diperbincangkan di khalayak umum.

"Tidak ada masalah. Semuanya sudah sesuai prosedur. Izin dari Kementerian Dalam Negeri juga ada. Penundaan pertimbangannya karena pilkades. Itu saja," ujar Sanusi dalam acara halalbihalal di Unira, Kepanjen, Rabu (19/06/2019).

Sanusi juga menegaskan, polemik di tengah masyarakat terkait kebijakan mutasi merupakan hak siapa pun untuk menilainya. "Tapi, mutasi tidak ada masalah. Semua sesuai aturan. Tidak ada pembatalan mutasi juga tanpa adanya putusan PTUN. Silakan gugat saja," ucapnya.

Bagi Baperjakat Kabupaten Malang, pernyataan Sanusi diperkuat juga dengan beberapa pernyataan. Intinya, proses mutasi pejabat bulan lalu tidak ada aturan yang ditabrak. Walaupun dikeluarkan penundaan SPMT, itu bukan karena persoalan yang ramai dibicarakan.

Tridiyah pun menyampaikan ulang bahwa yang dilakukan pada akhir Mei 2019 itu bukan mutasi. "Tapi job visit yang biasa dan lumrah dalam pemerintahan. Dasarnya karena kebutuhan mendesak sehingga kebijakan dijalankan," ucapnya.

Pun terkait pergantian jabatan direktur RSUD Kanjuruhan maupun di RSUD Lawang, Tridiyah menyatakan bahwa proses tersebut sudah melalui panitia seleksi (pansel). "Sudah melalui pansel tahun 2018 lalu. Jadi, sudah sesuai prosedural pergantian itu," pungkasnya.

Seperti diberitakan, pergantian direktur RS Kanjuruhan dari Mahendrajaya kepada Abdurrahman menuai protes dari pegawai RS Kanjuruhan. Mereka ingin Mahendrajaya dipertahankan. Di susi lain, Abdurrahman diduga terbelit sejumlah kasus saat menjabat kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.


End of content

No more pages to load