Rapat di Pemprov Jatim terkait rencana pembangunan terminal induk pasir (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Rapat di Pemprov Jatim terkait rencana pembangunan terminal induk pasir (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

 Pemkab Lumajang sedang melakukaan tahapan penting bagi terwujudnya terminal induk pasir di Lumajang, yang diharapkan bisa memberikan kepastian keluarnya pasir dari sisi legalitas, pembayaran pajak dan pengawasannya.

Hari ini, Senin (9/12) Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq M.ML menghadiri pembahasan tahapan rencana pembangunan termial induk pasir tersebut yang dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Timur DR. Ir. Wahid Wahyudi MT.

"Banyak ide dan gagasan muncul dalam pertemuan ini, khususnya dari isi landasan hukum, agar rencana ini bisa memenuhi ketentuan hukum dalam tata kelola pasir di Kabupaten Lumajang," kata Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq kepada media ini, via sambungan ponselnya, siang ini, Senin (9/12).

Bupati juga mengatakan, tata kelola pasir di Lumajang harus memiliki kepastian hukum dalam tata kelolanya, mendatangkan PAD yang sesuai dengan pasir yang keluar, serta memberikan kemudahan dalam pengawasan.

"Selama ini PAD rendah, salah satunya lemah pada sisi pengawasan. Makanya gagasan terminal induk pasir ini terus kami matangkan bersama Pemprov, agar tata kelola pasir di Lumajang benar-benar clear dari berbagai aspek yang diperlukan," jelas Bupati Lumajang kemudian.

Masih kata Bupati Lumajang, dengan dibangunnya terminal induk pasir, kedepan diharapkan tata kelola pasir di Lumajang akan diatur mulai perijinan, pengawasan pajak, keabsahan barang yang keluar, sistem angkutan dan tonase, sampai jam operasional angkutan pasir bisa diatur dengan baik. 

"Setidaknya ini adalah sebuah usaha meminimalisir sejumlah masalah yang selama ini ada dan berkaitan dengan tambang pasir di Lumajang," urainya lagi.

Rencana terminal induk pasir yang akan menjadi bagian usaha dari PD Semeru direncanakan akan bekerjasama dengan PT. Jatim Grha Utama (JGU), sebuah BUMN milik Pemprov Jatim.