Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (tengah) bersama Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Theresia Wiwin (kanan) dalam MoU pembayaran kir non-tunai. (Nana)
Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (tengah) bersama Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Theresia Wiwin (kanan) dalam MoU pembayaran kir non-tunai. (Nana)

Kiat memberantas atau menutup lubang sekecil apapun terkait godaan SPG  di tubuh pemerintahan terus digalakkan. Tujuannya untuk mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik dan benar dengan indikator transparansi dan akuntabel anggaran yang dikelolanya.

Jurus jitu menangkal SPG yang merupakan akronim dari suap, pungli, dan gratifikasi ini adalah melalui layanan pembayaran nontunai. Atau segala proses terkait pendapatan dari masyarakat, baik berupa retribusi maupun pajak yang ditarik, uang tunainya tak ngendon atau dipegang dulu di aparat sipil negara (ASN).

Hal inilah yang terus diintensifkan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang yang memiliki tupoksi sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) pendulang pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya kewenangan menarik parkir sampai uji kir kendaraan masyarakat di wilayahnya.

"Walau tak terjadi apa yang kita khawatirkan, tapi godaan SPG itu tentunya tak bisa diabaikan. Karena itu, kami lebih baik melakukan pencegahan sebelum terjadi persoalan hukum dalam menjalankan tupoksi keseharian kami," ucap Hafi Lutfi, kepala Dishub Kabupaten Malang, kepada MalangTIMES, Senin (9/12/2019).

Eks kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang ini melanjutkan, untuk mengantisipasi hal itulah, berbagai tarikan retribusi Dishub memakai pola bayar nontunai. Seperti dalam uji kir kendaraan, Dishub menggandeng Bank Jatim dalam pembayaran retribusi masyarakat.

"Sehingga pegawai kami tak pegang uang itu. Warga langsung bayar ke petugas bank yang disediakan di lokasi balai uji kir. Ini kami pikir lebih efektif dan efisien serta bisa menutup lubang adanya SPG itu," ujarnya yang menyebut nama program itu BANTU (bayar nontunai uji) KIR.

Sebelum program BANTU KIR yang bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen, Dishub Kabupaten Malang di awal tahun 2019 telah juga meluncurkan Parsel atau Parkir Setor Langsung. Program Parsel tersebut dalam upaya mengubah paradigma jukir pada khususnya mengenai penyetoran retribusi parkir selama ini. Juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Dishub Kabupaten Malang terhadap masyarakat dengan adanya asumsi tidak tepat yang terus hidup.

Praduga dan asumsi adanya SPG masih terasa kuat dan dialamatkan ke OPD yang bertugas menarik retribusi dan pajak. "Di parkir pun lewat program Parsel. Petugas kami tak lagi pegang uang yang disetor jukir. Karena jukir langsung menyetor pendapatannya sesuai karcis ke pihak bank yang bekerja sama dengan kami. Jadi, tak ada lagi uang itu lewat kami dulu baru disetor ke bank," urai Lutfi.

Pola bayar nontunai dengan menggandeng pihak bank plat merah ini pun mendapat apresiasi dari Theresia Wiwin Ermawati, pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen. Dengan pola itu, maka proses penyetoran angagran daerah pun bisa lebih cepat karena tak perlu ngendon dulu di tangan petugas di OPD terkait.

"Kami apresiasi karena dengan pola ini akan mempermudah juga proses setor anggaran daerah. Selain ini, bentuk transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kami tentu mendukung program ini," ujar Wiwin. 

Disinggung terkait kendala selama ini dalam bekerja sama dengan Pemkab Malang, Wiwin menegaskan tak ada kendala selama ini. "Kalau pun ada itu masalah kecil saja. Secara umum berjalan dengan baik dan harapan kita ke depannya pola bayar nontunai ini bisa dilaksanakan secara lebih luas lagi," pungkasnya.