Peringatan Hari Anti-Korupsi di Kota Malang melalui aksi yang digelar di halaman gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Peringatan Hari Anti-Korupsi di Kota Malang melalui aksi yang digelar di halaman gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Memperingati Hari Anti-Korupsi, tagar #Sudahcukupkorupsinya menggema di Kota Malang. Kampanye untuk menghentikan praktik korupsi itu pun dilakukan Malang Corruption Watch melalui pemasangan spanduk di beberapa titik. Di antaranya JPO di Jl A. Yani Blimbing (dekat Masjid Sabilillah), JPO di Jl Merdeka Utara (Alun-Alun Kota Malang), dan gedung FIA UB.

Divisi Kampanye MCW Hanif menyampaikan, pemasangan spanduk dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada publik atas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Malang. Terlebih, di Kota Pendidikan ini baru saja terjadi tsunami korupsi yang melibatkan 41 mantan anggota DPRD Kota Malang dan mantan wali kota Malang.

"Selain ada revisi Undang-Undang KPK, selama ini juga belum banyak perubahan atas putusan hakim tindak pidana korupsi yang belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTIMES, Senin (9/12/2019).

Di sisi lain, lanjutnya, belum adanya political will atau kemauan politik yang kuat dari para pemimpin negeri ini untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan pasca KPK melakukan penindakan di kementerian, lembaga dan pemerintah faerah. Hal inilah yang menjadi penyebab korupsi terus terulang dan diulang (repetation) secara terus-menerus.

Kondisi itu juga berlaku di Malang Raya. Pasca adanya tsunami korupsi di Kota Malang dengan ditangkapnya 41 anggota DPRD Kota Malang dan mantan wali kota Malang, publik belum melihat dengan jelas komitmen dan upaya dari pemerintah dan DPRD Kota Malang untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

"Setidaknya membangun sistem penggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Begitu pun yang terjadi di Kota Batu dan Kabupaten Malang," tambahnya.

Dia menyampaikan, masih begitu banyak persoalan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Misalnya pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan yang masih buruk dan masifnya pungutan liar, banyaknya perizinan yang menabrak aturan, buruknya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), buruknya hasil pengerjaan infrastruktur, tidak jelasnya pengeloaan aset daerah.

"Sayogyanya persoalan-persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya pernah atau telah terjadi," tegas dia.

Melalui #Sudahcukupkorupsinya, lanjut Hanif, saatnya komitmen membangun daerah dan membangun Indonesia yang bebas dari Korupsi dilakukan. Selain itu bersama-sama menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Malang Corruption Watch mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama mengawal segala macam bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi. Sekaligus mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk berkomitmen dan berupaya melakukan pemberantasan korupsi.

Kemudian mendesak kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi serta mendesak hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan putusan yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang meluruk Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang dalam peringatan Hari Anti-Korupsi itu. Puluhan mahasiswa yang datang pun menyampaikan sederet tuntutan.

Koordinator aksi Dedi Setiawan Hariadi menyampaikan, aksi yang dilakukan itu untuk menuntut praktik korupsi agar tak lagi dilakukan. Bukan hanya penyelewengan kekuasaan. Adanya kesenjangan ekonomi melalui program yang tak banyak menyentuh masyarakat pun menjadi pembahasan penting dalam aksi tersebut. "Kami ingin ada transparansi dalam setiap kebijakan dan anggaran yang dibuat," ucapnya.