Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi saat membeberkan kronologi dibalik polemik sumber air Wendit (dd nana)
Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi saat membeberkan kronologi dibalik polemik sumber air Wendit (dd nana)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan seluruh gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkait empat surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SK Menteri PUPR) mengenai izin pengelolaan sumber air Wendit, Pakis. 

Namun, putusan itu belum bisa diterapkan. Bahkan, polemik antara dua pemerintahan daerah itu tak kunjung usai. Pemerintah Kota Malang mengajukan banding atas putusan itu. Sedang operasional atau eksploitasi pengelolaan air bersih dari Wendit oleh Perumda Tugu Tirta atau PDAM Kota Malang terus berjalan sampai saat ini. 1.500 liter per detik air Wendit di ambil sejak tahun 2000 sampai kini.

Hal ini membuat Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi pun memberikan pernyataannya setelah lama tak bersuara setelah adanya putusan PTUN. Dikarenakan adanya instruksi Bupati Malang untuk tak mengumbar ke luar persoalan sumber air Wendit setelah adanya putusan PTUN. Setelah dikabulkannya seluruh gugatan  pencabutan SK Menteri  nomor 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit.

"Jadi sejak awal kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan cara berkomunikasi dan duduk bareng. Kami pun telah melakukan mediasi ke Pemkot Malang dan PDAM Kota, tapi tak ada hasil," ungkapnya, Selasa (18/2/2020).

Mediasi Perumda Tirta Kanjuruhan yang mentok meluncur sampai tingkat Pemprov Jawa Timur (Jatim). Hasilnya pun setali tiga uang, Perumda Tugu Tirta dalam posisi mengukuhi SK Menteri PUPR. Persoalan pun akhirnya sampai di tingkat pusat. Dimana, ujar Syamsul, Perumda Tugu Tirta mengatakan dua opsi dalam polemik itu.

Satu, Perumda Tugu Tirta siap membayar berapapun tarif ke Pemkab Malang bila Kementerian PUPR memerintahkannya. Kedua, meminta polemik sumber air Wendit diselesaikan secara hukum. "Opsi pertama tentunya tak mungkin, masa Kementerian ngurusin tarif jasa pengelolaan sumber air. Permintaan kedua yang kami ikuti yaitu membawa persoalan ke ranah hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, kontribusi Perumda Tugu Tirta atau PDAM Kota Malang dalam mengeksploitasi sumber mata air Wendit, Pakis, terbilang kecil. Dimana, pada awalnya hanya memberikan Rp 20 per meter kubik. 3 tahun kemudian sesuai dengan klausul  perjanjian kerjasama antara Wali Kota Malang dan Bupati Malang, dilakukan pembaharuan nilai kontribusi menjadi 40 per meter kubik.
Hingga mencapai 60 rupiah per meter kubik. Mandek di nominal itu, Perumda Tugu Tirta tak bersedia memperbaharui kontribusinya ke Pemkab Malang sebagai pemilik aset Wendit.

"Yang diambil 1.500 liter perdetik dari tahun 2000 sampai kini. Kita tak berhitung terkait air dijual berapa oleh PDAM Kota ke masyarakat. Sampai akhirnya persoalan masuk ranah PTUN dan dimenangkan kita," ungkapnya.

Syamsul menegaskan, Pemkab Malang sebenarnya tak terlalu fokus dengan nilai kontribusi pada awalnya. Tapi pada turunnya SK Menteri PUPR yang memberikan izin pengelolaan sumber air ke PDAM Kota Malang.

Hal ini yang dipertanyakan oleh Pemkab Malang dengan lokasi Wendit yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Tapi dalam SK Menteri ditulis masuk wilayah Kota Malang. 

"Jadi ini yang kita gugat di PTUN. Pertanyaan kita Wendit adalah wilayah Kabupaten, tapi Kota dapat izin pengelolaan. Izin ini dari mana," tanya Syamsul yang saat persidangan mengikuti sejak awal sampai akhir.

Bahkan, dirinya menjadi saksi fakta yang menyampaikan berbagai hal terkait munculnya polemik berkepanjangan terkait pengelolaan sumber air Wendit. 

Berbagai uji fakta dan data pun dilakukan. Baik melalui persidangan sampai sidang di lokasi sengketa. "Seluruhnya kita ikuti dari awal sampai akhir. Hasilnya Kota tak memiliki persyaratan yang ditentukan, baik izin pemilikan lahan sampai AMDAL," ujarnya.

Sayangnya, Perumda Tugu Tirta Kota Malang tetap bersikukuh untuk melanjutkan perselisihan dengan melakukan banding atas putusan PTUN. 

Hal ini pula yang membuat Pemkab Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruhan pun akhirnya buka suara atas persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi antara dua pimpinan daerah. "Kita sebagai operator sudah sampaikan itu. Ada opsi saling menguntungkan untuk pengelolaan. Tapi belum ada progres. Sedang eksploitasi PDAM kota terus berlanjut sampai kini," ucap Syamsul yang menegaskan, Pemkab Malang tak ingin menguasai.
"Tapi ini butuh etika dan tanpa ego untuk menyelesaikannya," tandasnya.